Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan dokumen keuangan tahunan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa. APBDesa disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan ditetapkan setiap awal tahun melalui Peraturan Desa. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat dinamika dan perubahan kondisi yang mengharuskan pemerintah desa melakukan perubahan APBDesa.
Alasan Terjadinya Perubahan APBDesa
Perubahan APBDesa bukanlah hal yang luar biasa. Justru, ini merupakan bentuk fleksibilitas dan penyesuaian terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan situasi desa. Beberapa alasan yang umumnya melatarbelakangi perubahan APBDesa antara lain:
Perubahan Pendapatan Desa
Misalnya adanya tambahan dana transfer dari pemerintah pusat atau kabupaten, seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), atau bantuan keuangan provinsi. Sebaliknya, bisa juga terjadi pengurangan pendapatan akibat kebijakan pemerintah. Dalam hal ini terdapat kenaikan Pendapatan yaitu pada PAD dan PBH atau bagi Hasil Pajak dari Kabupaten.Perubahan Kebijakan Pemerintah
Terkadang pemerintah pusat atau daerah mengeluarkan kebijakan baru yang memengaruhi penggunaan dana desa, seperti program prioritas nasional yang dalam hal ini Program Ketahanan Pangan yang minimal harus dialokasikan 20% dari pagu DD untuk dikelola atau menjadi permodalan BUMDES.Kondisi Darurat atau Keadaan Mendesak
Contohnya saat terjadi bencana alam, pandemi, atau keadaan darurat lain yang memerlukan alokasi anggaran baru untuk penanganannya.Kegiatan yang Tidak Dapat Dilaksanakan
Ada kalanya kegiatan yang telah direncanakan tidak bisa dilaksanakan karena kendala teknis, administrasi, atau faktor lingkungan, sehingga anggarannya perlu dialihkan ke kegiatan lain yang lebih prioritas.
Proses dan Mekanisme Perubahan APBDesa
Perubahan APBDesa dilakukan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:
Musyawarah Desa (Musdes)
Dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati perubahan prioritas kegiatan dan penggunaan anggaran desa.Penyusunan Rancangan Perubahan APBDesa
Pemerintah Desa menyusun rancangan perubahan APBDesa berdasarkan hasil musyawarah dan perhitungan ulang pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa.Evaluasi oleh Camat
Rancangan perubahan APBDesa disampaikan kepada Camat untuk dilakukan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
Setelah evaluasi selesai dan hasilnya disetujui, perubahan APBDesa ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes) dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
Dampak dan Manfaat Perubahan APBDesa
Perubahan APBDesa memiliki dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan desa. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan antara lain:
Menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa.
Meningkatkan responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat.
Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
Memastikan program prioritas desa tetap berjalan sesuai kondisi terkini.